Bentrokan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat di makam Mbah Priok beberapa hari lalu kembali membuka tabir ingatan kita akan peristiwa berdarah 26 tahun silam, atau yang kita kenal dengan Tragedi Priok 1984. dua peristiwa yang sama-sama menelan korban jiwa itu terjadi dikawasan yang sama, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebuah kawasan yang berkarakter keras dengan masyarakat yang sangat agamais.
Isu yang menjadi persoalan dua peristiwa tersebut memang berbeda. Namun banyak hal yang membuat tragedi itu mempunyai kemiripan. Setidaknya mengenai adanya darah yang membasahi tanah Priok.
Hal ini mengindikasikan adanya represi aparat keamanan yang membuat situasi menjadi tidak terkendali. Dalam tragedi 1984, bentrokan terjadi karena warga menolak asas tunggal Pancasila. Sedangkan yang masa kini, mengenai penolakan masyarakat terhadap keinginan Pemda DKI Jakarta yang akan menggusur kompleks makam tokoh yang menjadi panutan warga setempat, yakni makam Mbah Priok, tokoh penting yang menyebarkan ajaran Islam di kawasan tersebut pada abad 18.
Menolak asas tunggal Pancasila dan menolak penggusuran makam Mbah Priok adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya memiliki persamaan, yakni warga merasa tersinggung karena simbolnya terganggu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kedua peristiwa tersebut harus berakhir dengan anarkistis? Apakah itu menunjukkan aparat kita tidak bisa membaca kondisi psikologis massa? Apakah aparat Satpol PP tidak memahami keras dan militansi masyarakat setempat? Korban sudah berjatuhan.
Pada peristiwa 1984, aparat keamanan mengatakan 18 orang tewas, namun informasi lain menyebutkan, jumlah yang tewas mencapai ratusan orang. Saat itu, pemerintahan Soeharto yang sangat militeristis mengesahkan pendekatan progresif. Yang patut disesali, mengapa diera reformasi dan supremasi sipil ini tindakan refresif semacam itu muncul lagi.
Peristiwa bentrokan dimakam Mbah Priok, yang setidaknya telah memakan tiga orang korban serta puluhanl lainnya luka berat, menjadi pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi aparat pemerintahan. Salah satu pelajaran penting itu adalah kurangnya komunikasi aparat dengan masyarakat.
Disatu sisi, pemerintah tidak bisa secara lengkap memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Sebagai bukti, aparat mengatakan tidak akan menggusur area makam itu. Tetapi mengapa, ditelinga masyarakat terdengar akan terjadi penggusuran makam. Itu berarti tidak ada komunikasi yang baik.
Hal lain lagi, mengapa Pemda DKI Jakarta lebih mengedepankan pendekatan represif itu dengan menurunkan pasukan Satpol PP yang begitu besar. Padahal, kondisi psikologis masyarakat setempat sedang tersulut. Itu menunjukkan bahwa penguasa sangat yakin bahwa metode kekerasan sangat ampuh untuk menyelesaikan masalah. Maka tidaklah mengherankan ketika banyak korban yang berjatuhan. Jelas saja hal ini sangat kita sesalkan.
Peristiwa seperti yang terjadi di makam Mbah Priok itu sebenarnya juga banyak terjadi didaerah lain. Sejumlah peristiwa penggusuran yang berakhir dengan ricuh serta memakan korban jiwa juga terjadi karena pendekatan represif itu. Sering penguasa mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan fisik, padahal masih ada ruang dialog.
Kejadian yang terjadi di makam Mbah Priok, setidaknya akan menjadi pelajaran berharga bagi aparat dan penguasa dimana saja. Dimana kita dituntut untuk mendahulukan komunikasi dan sosialisasi kepada rakyat dalam setiap proyek pembangunan. Pastikan bahwa rakyat mengetahui secara utuh apa yang diinginkan pemerintah. Begitu pula hal sebaliknya, pemerintah harus mendengar dan mengakomodasi keinginan rakyat.
Tentu, kita tidak menginginkan peristiwa di makam Mbah Priok itu terulang. Apalagi, peristiwa Priok 1984 yang sangat represif dengan menembak masyarakat secara membabi buta. Marilah kita mementingkan dialog dan komunikasi yang intensif, bukan senjata yang mengalir...
0 komentar:
Posting Komentar